PLTA Sungai Kayan Target 2018 Mulai Dibangun

Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang berlokasi di Kalimantan Utara diharapkan pada tahun 2018 sudah bisa mulai dibangun dan segera terealisasikan.

Melalui pembiayaan dari sistem Join Venture dengan beberapa perusahaan asing asal Tiongkok nilai investasi tidak main-main bernilai hingga 17,8 miliar dolar AS.

Kerjasama antara Indonesia dan China memang diinisiasi oleh pemerintah yang ingin segera proyek PLTA Kayan segera terealisasikan.

Menurut Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambire pada tanggal 7 Mei 2018 Perdana Menteri China akan berkunjung bersama dengan tim pakar badan pembangunan nasional China guna meninjau studi kelayakan PLTA.

Percepatan pembangunan PLTA Sungai Kayan juga mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo, Jokowi juga mendesak pembangunan tersebut segera dipercepat tahun ini sudah mulai berjalan.

Indonesia dan Tiongkok beberapa waktu lalu juga menandatangani lima kontrak kerja sama antara kedua negara senilai 23,3 miliar dolar AS dalam kerangka inisiatif Jalur Sutera dan Jalur Maritim Abad ke-21 atau “Belt and Road” di Beijing.

Kontrak kerja sama yang disepakati dalam pertemuan itu salah satunya terkait pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga air di Kayan, Kalimantan Utara, senilai 2 miliar dolar AS dengan skema turn key contract; pengembangan industri konversi dimethyl ethercoal menjadi gas senilai 700 juta dolar AS; perjanjian investasi joint venture untuk pembangkit listrik tenaga air di Sungai Kayan senilai 17,8 miliar dolar AS.

Selanjutnya, perjanjian investasi joint venture pengembangan pembangkit listrik di Bali senilai 1,6 miliar dolar AS; dan terkait pengembangan smelter baja senilai 1,2 miliar dolar AS.

Selain penandatanganan kontrak kerja sama, dilakukan pula penandatanganan dua nota kesepahaman terkait pengembangan mobil/motor listrik dan pengembangan Tanah Kuning Mangkupadi Industrial Park di Kalimantan Utara.

Hal ini memang sejalan dengan pengembangan tenaga listrik yang terus diupayakan guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik di Indonesia.

Presiden Joko Widodo juga memiliki pemahaman yang sama, berbagai pembangunan fasilitas dan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas dan mampu benar-benar menunjang di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

*